Berapa sih Pajak yang Wajib Dibayarkan Untuk Transaksi Forex di Indonesia?

Forex kini menjadi bidang investasi selain beberapa investasi yang tersedia seperti emas, saham dan obligasi. Apalagi manfaat yang didapat tidak bisa dikatakan main-main. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini berubah menjadi pendapatan para pedagang. Mengingat hasil trading forex termasuk dalam kategori pendapatan, hal ini menimbulkan pandangan bahwa forex juga harus dikenakan pajak, baik itu pendapatan tetap atau pendapatan tidak tetap. Ini juga melihat sejumlah besar uang masuk ke akun penting setelah perdagangan.

Biaya untuk perdagangan forex

Pajak adalah pungutan yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak dapat dipungut karena ditentukan dengan jelas oleh undang-undang. Wajib Pajak tidak berhak menuntut bunga secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum.

Selama ini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan obyektif berupa warga negara dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di atas Rp 2.050.000 / bulan wajib membayar pajak penghasilan. Lalu bagaimana dengan pendapatan yang didapat dari trading forex?

Sama seperti mereka yang kecanduan atau berinvestasi di saham, pelaku forex juga dikenakan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang penerapan pajak terkait dengan kegiatan perdagangan valas adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1). Undang-undang ini menjelaskan bahwa yang dikenakan pajak adalah setiap penghasilan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, salah satunya adalah keuntungan dari selisih kurs yang dilakukan dalam perdagangan forex. Dalam pasal yang sama juga ditegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing diakui berdasarkan sistem akuntansi yang dilakukan sesuai dengan akuntansi keuangan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan di atas, pajak penghasilan atas selisih kurs dalam perdagangan valas termasuk dalam cakupan tarif pajak penghasilan umum dari Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 17 sebagai wajib pajak nasional negara dengan rincian:

5% untuk penghasilan hingga 50 juta rupee

15% untuk penghasilan melebihi 50 juta rupee hingga 250 juta rupee

25% untuk pendapatan melebihi 250 juta hingga 500 juta rupee

30% untuk penghasilan lebih dari 500 juta rupee

Laporan pajak pendapatan forex akan diajukan selama pengembalian pajak pendapatan pribadi tahunan untuk tahun pajak yang relevan. Pajak penghasilan perdagangan valas akan diberikan sebagai dasar untuk menghitung tarif pajak penghasilan 25 tahun ke depan yang termasuk dalam kategori penghasilan biasa. Untuk perdagangan lokal, perhitungan pajak ini harus dimasukkan ke dalam perhitungan perdagangan money management. Jangan sampai ketinggalan jika ada polis yang pasti juga merugi.

Pajak atas perdagangan valas asing

Di negara asing yang diatur dengan ketat seperti Jerman, Amerika Serikat, Prancis, dan Australia, tarif pajak sering berubah. Inggris bahkan memberlakukan pembebasan pajak untuk perdagangan valas. Kebijakan perpajakan ini berlaku selama penghasilan dari valas tidak dijadikan sebagai penghasilan utama. Biaya ini biasanya dibayarkan oleh broker forex. Inilah sebabnya mengapa perusahaan pialang terkadang memerlukan komisi, pertukaran atau spread dan komisi lain yang kemudian akan dibayarkan.

Membayar pajak untuk pendapatan perdagangan forex sebenarnya merupakan keuntungan bagi pembayar pajak dan negara. Wajib pajak mendapat keuntungan dimana dia tidak harus menjelaskan aliran dana ke bank ketika sejumlah uang dari perdagangan masuk ke rekening pribadinya. Sedangkan keuntungan bagi negara adalah tersedianya pendapatan lain selain penerimaan pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *